Tingkatkan PAD, Samsat Selong dan Bappenda Lotim Bekali Satgas Juru Bantu Pemungutan Pajak Kendaraan

NUSRA.ID - UPTB UPPD Samsat Selong bersama Badan Pendapatan Daerah (Bappenda) Kabupaten Lombok Timur menggelar bimbingan teknis (bimtek) dan pembekalan kepada Satuan Tugas (Satgas) Juru Bantu Pemungutan Pajak Kendaraan Bermotor (PKB), Kamis (24/7/2025). Kegiatan ini dilaksanakan di Kecamatan Suela dan diikuti oleh sekitar 120 peserta dari delapan desa.

Kegiatan ini merupakan tindak lanjut dari pembentukan Satgas Juru Bantu Pemungutan PKB di masing-masing desa, sebagai salah satu inovasi untuk meningkatkan penerimaan pajak daerah.

Kepala Bappenda Kabupaten Lombok Timur, H. Muksin, dalam paparannya menjelaskan bahwa sejak diterapkannya kebijakan Opsen PKB pada Januari 2025 lalu, penerimaan Pendapatan Asli Daerah (PAD) dari Dana Bagi Hasil (DBH) Pajak Kendaraan Bermotor dan Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor (BBNKB) mengalami peningkatan signifikan.

“Tahun kemarin kita terima sekitar Rp58 miliar. Tahun ini, target kita di atas Rp77 miliar,” Ucap Muksin.

Ia optimistis target tersebut akan tercapai, mengingat peran strategis Satgas Juru Bantu yang telah dibentuk. Berdasarkan data dari Samsat Selong, jumlah kendaraan di Lombok Timur mencapai lebih dari 470 ribu unit. Namun, baru sekitar 46,5 persen yang membayar pajak, sedangkan sisanya 53,5 persen masih menunggak.

“Potensi tunggakan masih sangat besar. Dengan keberadaan Satgas ini, kita harapkan ada percepatan dalam penagihan dan peningkatan penerimaan PKB dan BBNKB,” tegas Muksin.

Sementara itu, Kepala UPTB UPPD Samsat Selong, H. Abdul Azis, menyampaikan bahwa pembekalan ini bertujuan untuk memastikan para Satgas mampu menjalankan tugas secara efektif dan tepat sasaran.

“Satgas akan membantu tugas-tugas Kesamsatan di lapangan, termasuk pendataan, validasi, dan verifikasi kendaraan di tiap wilayah. Mereka juga menjadi penghubung pelayanan kepada masyarakat wajib pajak,” jelasnya.

Abdul Azis menambahkan bahwa pihaknya telah memberikan data rekap kendaraan yang menunggak kepada masing-masing Satgas desa. Selanjutnya, Satgas akan melakukan verifikasi di lapangan dan jika masyarakat sudah siap membayar pajak, petugas Samsat akan turun langsung ke desa untuk melayani.

“Dengan jejaring kerja sama yang melibatkan berbagai pihak, kita harap masyarakat lebih mudah dalam menunaikan kewajiban membayar pajak,” pungkasnya.