NusraID - Tim Analisis Mengenai Dampak Lingkungan (AMDAL) dari Mataram dan pemerintah pusat tiba di Desa Korleko, Kecamatan Labuhan Haji, Kabupaten Lombok Timur, Rabu (9/9/2026) sekitar pukul 09.45 Wita.
Kedatangan tim tersebut untuk melakukan survei dan analisis lingkungan yang secara khusus mencakup wilayah Desa Korleko. Survei ini merupakan bagian dari tahapan persiapan pembangunan Jalan Bypass Port-to-Port Lembar–Kayangan.
Pj Kepala Desa Korleko, Athar, mengatakan kedatangan tim AMDAL tersebut menjadi bagian penting dalam proses kajian rencana pembangunan jalur bypass yang melintasi sejumlah wilayah di Lombok Timur.
Menurutnya, kajian tersebut tidak hanya melihat kondisi lingkungan, tetapi juga berbagai aspek yang berkaitan langsung dengan kehidupan masyarakat di wilayah yang nantinya berpotensi terdampak pembangunan.
"Yang dikaji bukan hanya kondisi fisik lingkungan, tetapi juga lahan masyarakat, mata pencaharian, kondisi sosial ekonomi dan dampak yang mungkin muncul dari pembangunan jalan tersebut," katanya.
Proyek Jalan Bypass Port-to-Port Lembar–Kayangan dirancang menghubungkan Pelabuhan Lembar di Kabupaten Lombok Barat dengan Pelabuhan Kayangan di Kabupaten Lombok Timur. Jalur tersebut ditargetkan dapat memangkas waktu tempuh angkutan logistik sekaligus mengurai kepadatan lalu lintas di jalur utama Pulau Lombok.
Penyusunan dokumen AMDAL dan Detail Engineering Design (DED) proyek tersebut saat ini masih berjalan.
Athar menjelaskan, salah satu perhatian utama dalam survei di wilayah Korleko adalah potensi dampak terhadap lahan produktif milik masyarakat.
"Kita berharap pendataan dan kajian terhadap lahan masyarakat dilakukan dengan baik, sehingga kalau nantinya ada pembebasan lahan, kepentingan masyarakat tetap diperhatikan," ungkapnya.
Rencana jalur bypass sepanjang sekitar 46 kilometer tersebut diproyeksikan memiliki lebar sekitar 25 hingga 30 meter. Jalurnya diarahkan melewati kawasan dengan tingkat permukiman yang relatif minim untuk menekan dampak terhadap permukiman warga.
Survei juga dilakukan untuk mengetahui kondisi geografis dan lingkungan di sepanjang jalur Labuhan Haji–Korleko. Salah satu infrastruktur yang menjadi perhatian adalah Jembatan Korleko.
"Korleko memiliki beberapa aset penting, termasuk Jembatan Korleko. Jadi, kondisi lingkungan dan infrastrukturnya perlu dikaji secara menyeluruh sebelum pembangunan dilaksanakan," jelas Athar.
Dalam survei AMDAL tersebut, tim ahli akan mengkaji sejumlah aspek fisik dan kimia lingkungan, termasuk kualitas udara dan tingkat kebisingan.
Selama tahap konstruksi, pembangunan jalan berpotensi menimbulkan debu. Sedangkan ketika beroperasi, meningkatnya kendaraan logistik bertonase besar diperkirakan dapat meningkatkan kebisingan di sekitar jalur.
Aspek hidrologi dan struktur tanah juga menjadi perhatian. Tim akan melihat pola aliran air dan sistem drainase di sekitar rencana jalur bypass untuk mencegah munculnya persoalan banjir maupun genangan akibat perubahan tutupan lahan.
Athar berharap seluruh kajian dilakukan secara komprehensif sehingga berbagai kemungkinan dampak dapat diketahui sejak awal.
"Kita berharap semua dampak bisa dipetakan dari awal. Dengan begitu, kalau proyek ini nantinya berjalan, dampak terhadap masyarakat dan lingkungan bisa diminimalkan," ujarnya.
Selain aspek lingkungan, tim juga akan mengidentifikasi kondisi sosial, ekonomi dan budaya masyarakat Desa Korleko.
Kajian tersebut mencakup mata pencaharian warga, pola aktivitas ekonomi, akses masyarakat, hingga kemungkinan perubahan terhadap pasar dan kegiatan ekonomi lokal setelah jalur bypass beroperasi.
Menurut Athar, keterlibatan masyarakat menjadi hal penting dalam proses tersebut.
"Masyarakat harus diberikan ruang untuk menyampaikan kondisi dan aspirasinya. Karena masyarakat yang berada di sekitar jalur inilah yang nantinya akan merasakan langsung dampak pembangunan," pungkasnya
Tidak ada komentar:
Posting Komentar
Terimaksih Sudah Berkunjung di Website Kami