Membangun Zona Integritas di Masa Non-Tahapan: Catatan Supervisi di KPU Lombok Timur dan Lombok Tengah

Oleh: Mastur, M.A. (Ketua Divisi Hukum dan Pengawasan KPU Provinsi Nusa Tenggara Barat)

Pasca berakhirnya tahapan pemilihan, perhatian publik terhadap lembaga penyelenggara pemilu cenderung menurun. Kondisi ini seringkali menimbulkan persepsi bahwa lembaga tersebut memasuki masa “istirahat”. Padahal, justru di periode non-tahapan inilah eksistensi dan integritas kelembagaan diuji secara lebih substantif.

Saat ini, KPU Kabupaten Lombok Timur dan KPU Kabupaten Lombok Tengah sedang melaksanakan pembangunan Zona Integritas menuju predikat Wilayah Bebas dari Korupsi (WBK). Upaya ini bukan semata pemenuhan kewajiban birokratik, melainkan wujud komitmen untuk menjaga kepercayaan publik di luar masa penyelenggaraan pemilu.

Sebagai Ketua Divisi Hukum dan Pengawasan KPU Provinsi Nusa Tenggara Barat, kami terlibat secara aktif dalam proses supervisi dan evaluasi pembangunan Zona Integritas di kedua satuan kerja tersebut. Keterlibatan ini mencakup pendampingan, pemantauan, serta evaluasi terhadap kesiapan dokumen dan implementasi perubahan di lapangan. Dalam rangkaian kegiatan supervisi, termasuk rapat koordinasi yang digelar di tingkat provinsi, kami menekankan pentingnya pemenuhan eviden yang kredibel serta kesiapan menghadapi evaluasi lapangan oleh Tim Penilai Nasional.

Hakikat Pembangunan Zona Integritas

Pembangunan Zona Integritas menuntut transformasi pada enam area perubahan, yaitu manajemen perubahan, penataan tatalaksana, sistem manajemen sumber daya manusia, penguatan pengawasan, penguatan akuntabilitas kinerja, dan peningkatan kualitas pelayanan publik. Proses ini tidak terbatas pada pemenuhan administrasi, melainkan menghendaki perubahan budaya kerja dan tata kelola kelembagaan secara menyeluruh.

Dalam konteks supervisi yang kami lakukan, perhatian utama diarahkan pada konsistensi antara dokumen yang disusun dengan praktik yang berlangsung di satuan kerja. Evaluasi tidak hanya bersifat administratif, melainkan juga menilai substansi perubahan yang telah dijalankan.

Makna Strategis di Masa Non-Tahapan

Undang-Undang tentang Pemilihan Umum mengamanatkan bahwa KPU tetap menjalankan fungsi kelembagaan di luar masa tahapan. Pembangunan Zona Integritas menjadi salah satu instrumen konkret untuk mengisi amanat tersebut.

Melalui upaya ini, KPU Kabupaten Lombok Timur dan KPU Kabupaten Lombok Tengah menunjukkan bahwa lembaga penyelenggara pemilu tidak hanya relevan pada saat pemilihan berlangsung, tetapi juga memiliki tanggung jawab berkelanjutan dalam menjaga integritas dan akuntabilitas.

Kepercayaan publik terhadap lembaga demokrasi tidak semata-mata dibangun melalui penyelenggaraan pemilihan yang lancar. Kepercayaan tersebut juga terbentuk dari tata kelola sehari-hari, pengelolaan sumber daya, kualitas pelayanan, serta efektivitas sistem pengawasan internal.

Penutup

Predikat Wilayah Bebas dari Korupsi merupakan target yang penting, namun bukan tujuan akhir. Yang lebih substantif adalah terbangunnya budaya integritas yang berkelanjutan di lingkungan KPU. Melalui proses supervisi dan evaluasi yang kami laksanakan, diharapkan kedua satuan kerja tersebut mampu menjadikan Zona Integritas sebagai fondasi tata kelola yang transparan, akuntabel, dan profesional.

Di masa non-tahapan, ketika aktivitas pemilu mereda, integritas kelembagaan justru harus diperkuat. Demokrasi yang berkualitas tidak hanya diukur dari partisipasi pemilih pada hari pemungutan suara, tetapi juga dari konsistensi lembaga yang mengelolanya sepanjang waktu.(*)