Upaya tersebut diwujudkan melalui penandatanganan MoU antara Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi (Disnakertrans) Kabupaten Lombok Timur dengan Institut Agama Islam (IAI) Hamzanwadi Pancor. Kerja sama itu menjadi bagian dari Program Penguatan Pelindungan Pekerja Migran Indonesia yang digagas Lakpesdam NU.
Kegiatan sosialisasi penguatan informasi pra keberangkatan ke luar negeri tersebut berlangsung di aula Sekretariat Kwartir Cabang (Kwarcab) Gerakan Pramuka Lombok Timur. Kamis (20/8/2026).
Ketua Lakpesdam NU Lombok Timur, Abdul Qadir Jaelani, mengatakan keterlibatan perguruan tinggi sangat penting dalam membangun ekosistem pelindungan PMI yang lebih kuat.
Menurutnya, kampus tidak hanya berperan sebagai tempat pendidikan, tetapi juga harus hadir di tengah masyarakat melalui edukasi, penelitian, pendampingan, dan pengabdian masyarakat terkait migrasi aman dan pelindungan PMI.
"Mahasiswa dapat mengambil peran melalui KKN Tematik maupun kegiatan pengabdian lainnya. Mereka bisa memberikan edukasi mengenai migrasi aman, prosedur bekerja ke luar negeri secara legal, hak dan kewajiban PMI, pencegahan perdagangan orang, hingga pentingnya ketahanan keluarga PMI," ucapnya
Ia menilai mahasiswa memiliki posisi strategis karena dapat menjadi agen edukasi di desa masing-masing, terutama wilayah yang memiliki tingkat migrasi tenaga kerja cukup tinggi.
Abdul Qadir juga mengajak mahasiswa untuk memiliki nalar kritis dalam melihat fenomena migrasi tenaga kerja. Menurutnya, pilihan bekerja ke luar negeri tidak semestinya hanya didorong oleh kesulitan mendapatkan pekerjaan di dalam negeri, tetapi juga harus disertai peningkatan keterampilan dan pengetahuan.
"Yang penting bagaimana kita memberikan edukasi kepada masyarakat, khususnya generasi muda, agar meningkatkan skill dan pengetahuan sehingga memiliki lebih banyak pilihan untuk masa depannya," katanya.
Sementara itu, perwakilan Disnakertrans Lombok Timur, Fajar Arbain, mengapresiasi kegiatan yang digelar Lakpesdam NU tersebut. Ia mengatakan edukasi mengenai prosedur keberangkatan menjadi bagian penting dalam proses penempatan PMI.
Fajar menjelaskan, pihaknya memberikan edukasi kepada calon PMI sejak proses seleksi hingga keberangkatan. Edukasi tersebut mencakup prosedur penempatan, perjanjian kerja, hingga pengelolaan keuangan.
"Kami berharap masyarakat yang ingin bekerja ke luar negeri berangkat melalui jalur prosedural. Harapannya, berangkat sebagai pekerja migran dan pulang menjadi orang yang berhasil secara ekonomi," jelasnya
Ia juga menekankan pentingnya manajemen keuangan bagi PMI agar hasil kerja selama di luar negeri dapat dikelola dengan baik dan memberikan manfaat bagi keluarga.
Wakil Rektor III IAI Hamzanwadi Pancor, Dr. Ahmad Muzain, mengatakan kegiatan tersebut memiliki arti penting bagi Lombok Timur. Menurutnya, Lombok Timur selama ini dikenal sebagai salah satu daerah penyumbang pekerja migran dalam jumlah besar.
Karena itu, ia menilai mahasiswa perlu memahami secara utuh berbagai persoalan yang dihadapi PMI, mulai dari persoalan ekonomi, proses keberangkatan, hingga dinamika kehidupan pekerja migran di negara tujuan.
Ia juga menyoroti perubahan istilah dari Tenaga Kerja Indonesia (TKI) menjadi Pekerja Migran Indonesia (PMI). Menurutnya, perubahan penyebutan tersebut merupakan bagian dari upaya memperkuat perspektif mengenai pekerja migran, termasuk penghormatan terhadap hak dan martabat mereka.
"Yang diketahui masyarakat sampai sekarang masih banyak yang menyebut TKI. Namun sekarang pemerintah menggunakan istilah PMI, yaitu Pekerja Migran Indonesia," ujarnya.
Ahmad Muzain menilai persoalan ekonomi menjadi salah satu faktor utama yang mendorong masyarakat memilih bekerja ke luar negeri. Karena itu, peningkatan kualitas sumber daya manusia dan penguatan ekonomi masyarakat harus menjadi perhatian bersama.
Kolaborasi antara Disnakertrans Lombok Timur, IAI Hamzanwadi Pancor, dan Lakpesdam NU tersebut diharapkan tidak berhenti pada penandatanganan MoU. Kerja sama itu diharapkan berlanjut melalui riset, pendidikan publik, pendampingan masyarakat, serta pelibatan mahasiswa dalam memberikan edukasi mengenai migrasi aman.
Dengan kolaborasi tersebut, pelindungan PMI diharapkan menjadi tanggung jawab bersama, bukan hanya pemerintah, tetapi juga perguruan tinggi, organisasi masyarakat sipil, mahasiswa, keluarga PMI, dan masyarakat.
Tidak ada komentar:
Posting Komentar
Terimaksih Sudah Berkunjung di Website Kami