Lombok Timur Targetkan Seluruh Sekolah Jadi Sekolah Siaga Kependudukan Tahun 2026

 

NusraID - Kepala Dinas Pemberdayaan Perempuan Perlindungan Anak dan Keluarga Berencana (DP3AKB) Lombok Timur H. Ahmad, mengatakan pemerintah daerah saat ini menargetkan seluruh sekolah di Lombok Timur menjadi Sekolah Siaga Kependudukan (SSK) pada awal tahun 2026 mendatang.

Langkah ini merupakan tindak lanjut dari capaian Lombok Timur yang sebelumnya berhasil meraih Juara I tingkat regional dalam ajang Sekolah Siaga Kependudukan yang diraih oleh SMPN 1 Sakra Lombok Timur.

“Kita tindak lanjuti dari capaian kemarin, SMPN 1 Sakra Lombok Timur berhasil menjadi juara satu regional. Sekarang kita memanggil lagi sembilan sekolah untuk menjadi sekolah siaga kependudukan,” ucap H. Ahmad. Jumat (10/10/2025).

Menurutnya, pembentukan sekolah siaga kependudukan ini merupakan bagian dari upaya menyiapkan generasi emas Indonesia tahun 2045. Melalui program ini, para guru dilatih menjadi guru siaga kependudukan yang berperan memberikan edukasi kepada peserta didik agar memahami pentingnya isu kependudukan sejak dini.

“Di sekolah siaga kependudukan ini bukan hanya berbicara tentang jumlah penduduk, tapi juga bagaimana mengedukasi anak-anak agar tidak putus sekolah, tidak menikah dini, dan memiliki kesadaran terhadap dinamika kependudukan di lingkungannya,” jelasnya.

Selain itu, melalui program SSK, siswa diharapkan mampu mengenal sejak awal kondisi laju pertumbuhan penduduk, baik di tingkat lokal, nasional, maupun global. Dengan pemahaman tersebut, anak-anak diharapkan lebih peka terhadap tantangan kepadatan penduduk di lingkungan sekitarnya.

Saat ini, dari sekitar 200 sekolah tingkat SMP dan SMA dan SMK di Lombok Timur, baru 10 sekolah yang telah berstatus Sekolah Siaga Kependudukan.

“Kita targetkan pada awal tahun 2026 seluruh sekolah sudah bisa kita deklarasikan menjadi Sekolah Siaga Kependudukan,” tegasnya.

H. Ahmad juga menekankan pentingnya kesiapan generasi muda menghadapi bonus demografi agar tidak menjadi beban bagi keluarga maupun negara di masa mendatang.

“Bonus demografi harus menjadi peluang, bukan beban. Karena kalau tidak disiapkan, ketika nanti sudah lansia bisa jadi beban keluarga dan negara. Ini yang kita antisipasi melalui pendidikan sejak dini di sekolah,” pungkasnya