- -->
  • Jelajahi

    Copyright © NusraID
    Best Viral Premium Blogger Templates

    Iklan

    Buntut dugaan intimidasi nakes di Lombok Tengah, Bangkit NTB bakal kepung kantor Bupati

    NusraID
    Senin, 20 April 2026, 11:25 AM Last Updated 2026-04-20T04:25:44Z

     

    Eskalasi konflik antara Tenaga Kesehatan (Nakes) Paruh Waktu dengan pihak manajemen kesehatan di Lombok Tengah memasuki babak baru. Kini dugaan intimidasi terhadap nakes oleh Kepala Puskesmas Pringgarata mencuat.


    NusraID - Eskalasi konflik antara Tenaga Kesehatan (Nakes) Paruh Waktu dengan pihak manajemen kesehatan di Lombok Tengah memasuki babak baru. Kini dugaan intimidasi terhadap nakes oleh Kepala Puskesmas Pringgarata mencuat.


    Ancaman itu muncul bersamaan dengan gerakan para nakes yang vokal menyuarakan kenaikan upah tidak layak. Lantaran intimidasi itu sejumlah Nakes setempat mengalami tekanan psikologis. 


    Merespon hal itu, Barisan Pejuang Kesejahteraan Instansi Kesehatan (BANGKIT) NTB menyatakan kesiapannya untuk mengerahkan massa untuk membanjiri Kantor Bupati Lombok Tengah. Kedatangan mereka untuk desakan pencopotan Kepala Puskesmas (Kapus) Pringgarata.


    Wakil Ketua Umum BANGKIT NTB, Lalu Satria Wijaya, menyatakan tindakan arogansi itu telah menciderai demokrasi. Dia mengaku pihaknya telah mengantongi bukti-bukti terkait upaya pembungkaman aspirasi di lingkungan Puskesmas Pringgarata.


    Tindakan Kapus yang diduga mengancam keberlangsungan kontrak kerja para nakes dinilai sebagai bentuk arogansi kekuasaan yang tidak dapat ditoleransi.


    "Kami tidak main-main. Kami akan segera datangi Kantor Bupati untuk mendesak pencopotan Kepala Puskesmas Pringgarata," kata L Satria, dalam keterangan persnya, Minggu (19/04).


    Menurutnya, seorang pimpinan seharusnya menjadi pengayom bagi bawahannya yang sedang menjerit karena gaji Rp200 ribu.  Bukan malah menebar ancaman dan intimidasi.


    Keberadaan pemimpin yang represif, kata dia, hanya akan memperkeruh suasana serta merusak mentalitas kerja para nakes yang merupakan garda terdepan pelayanan kesehatan masyarakat.


    Tidak heran, gelombang perlawanan di internal Puskesmas Pringgarata terus menguat. Para nakes yang merasa tertekan mulai menyuarakan mosi tidak percaya terhadap kepemimpinan Kapus saat ini. 


    Mereka menilai lingkungan kerja sudah tidak lagi sehat karena hak berpendapat dibatasi oleh bayang-bayang pemecatan.


    "Sudah cukup kami menderita dengan upah yang tidak manusiawi. Jangan tambah beban kami dengan ancaman," tegasnya.


    Lantaran itu, pihaknya akan melayangkan surat aksi tuntutan Pencopotan Kapus Peringgarata ke Pemda Loteng dan harus segera direspon. Dia mengatakan, nakes berencana mogok kerja massal jika tidak direspon.


    Mogok kerja itu, paparnya, bakal dilakukan secara total di seluruh wilayah Lombok Tengah. Aksi mendatangi Kantor Bupati menjadi langkah awal sebelum lumpuhnya layanan kesehatan di daerah tersebut.


    "Jika nanti Bupati tidak mengambil tindakan tegas terhadap oknum Kapus ini, maka jangan salahkan kami jika ribuan nakes akan turun ke jalan dan seluruh layanan kesehatan di Lombok Tengah lumpuh total. Kami berdiri bersama nakes yang dizalimi," tambah L Satria.


    Terpisah, Kepala Puskesmas Pringgarata, Hawrozi, mengaku khilaf atas ucapannya tersebut. Dirinya menilai hal itu kurang pantas. 


    Menurutnya, komunikasi yang beredar itu terjadi secara spontan lantaran faktor emosi dan bukan merupakan kebijakan institusi yang direncanakan.


    Dirinya komitmen perbaiki gaya komunikasi dengan seluruh staf dan rekan kerja di masa mendatang agar tercipta lingkungan kerja yang lebih harmonis dan profesional.


    "Saya memohon maaf kepada seluruh nakes dan pihak-pihak yang merasa tersinggung atas pernyataan tersebut," ucapnya. 


    Dalam kesempatan itu dirinya juga menjelaskan prihal isu dukungan terhadap nakes. Menurutnya,  manajemen sebenarnya telah mengupayakan perbaikan status tenaga kesehatan sejak awal.


    Seperti mengusulkan peningkatan status nakes hingga saat ini sudah menjadi Pegawai PPPK paruh Waktu atau Pegawai Paruh Waktu.


    Proses administratif telah dijalankan mulai dari tingkat Puskesmas hingga ke Dinas Kesehatan Kabupaten untuk penerbitan SK.


    Mengakui adanya keterbatasan anggaran daerah yang mempengaruhi nominal gaji saat ini, namun terus mengupayakan kesejahteraan melalui jalur lain seperti insentif perjalanan Puskesmas keliling dan Posyandu serta dana kapitasi.


    "Ini saya sampaikan langsung di hadapan para tenaga kesehatan dengan harapan masalah ini dapat diselesaikan dengan baik tanpa adanya rasa saling tidak percaya di masa depan," harapnya. (red)

    Komentar

    Tampilkan

    Tidak ada komentar:

    Posting Komentar

    Terimaksih Sudah Berkunjung di Website Kami

    Terkini