NusraID - Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk, dan Keluarga Berencana (DP3AKB) Lombok Timur bersama tim ahli dari Kementerian/BKKBN menggelar Focus Group Discussion (FGD) dan telaah lapangan di Kecamatan Sembalun.
Kegiatan ini bertujuan mengoptimalkan peran Tim Pendamping Keluarga (TPK) dalam menyukseskan Program Makan Bergizi Gratis (MBG) 3B yang menyasar Ibu Hamil, Ibu Menyusui, serta Balita Non-PAUD.
Kunjungan tim pusat tersebut juga untuk mendalami berbagai hambatan lapangan sekaligus menggali strategi terbaik dalam implementasi program nasional yang kini menjadi perhatian pemerintah.
Kepala Dinas DP3AKB Lombok Timur, dr. Hasbi Santoso, mengungkapkan bahwa ketersediaan sarana prasarana MBG 3B di Sembalun masih terbatas.
“Dari kebutuhan, seharusnya ada tiga dapur. Saat ini satu masih proses, sehingga dua dapur yang ada baru mampu meng-cover enam desa,” ujarnya, Jumat (5/12/2025).
Ia menegaskan bahwa 2026 menjadi tahun penting karena semua sasaran 3B harus terlayani secara penuh dan berkelanjutan.
Dalam FGD, salah satu persoalan mendasar yang disorot adalah lemahnya kinerja TPK, terutama dalam aspek pengelolaan data primer keluarga.
“Bukan berarti mereka tidak bekerja, tapi kinerjanya perlu kita optimalkan. Yang paling mendasar adalah data. Perkawinan usia anak, misalnya, selama ini selalu kita dapatkan dari data sekunder. Padahal TPK yang mendampingi 200 KK bisa mengetahui langsung kondisi riil,” terang dr. Hasbi.
Selain itu, TPK disebut belum memiliki Standard Operational Procedure (SOP) yang jelas.
“Mohon maaf, ada kelemahan karena tidak ada SOP, tidak ada standar tugas profesional yang harus mereka kerjakan,” tambahnya.
Sementara itu, dr. Hasbi memperkirakan angka stunting di Sembalun berada di kisaran 12 persen dari sekitar 25 ribu penduduk.
Kata dr Hasbi, DP3AKB Lombok Timur mendorong pemerintah kecamatan untuk segera mengajukan kebutuhan dapur MBG yang masih kurang.
Selain itu, penyusunan SOP TPK menjadi prioritas untuk memperjelas tugas, tanggung jawab, serta mekanisme pendampingan keluarga.
Penguatan koordinasi dengan Pemprov NTB melalui BKKBN dan Dinas DP3AP2KB juga dinilai penting, mengingat honor TPK bersumber dari instansi tersebut.
dr Hasbi berharap optimalisasi peran TPK dan tata kelola data keluarga yang akurat dapat memperkuat implementasi Program MBG 3B.
"Dengan fondasi tersebut, percepatan penurunan stunting di Lombok Timur, khususnya di Sembalun, diharapkan dapat tercapai lebih cepat dan tepat sasaran,"tuturnya
Disisi lain, Penyuluh KB Ahli Utama Kementerian BKKBN, Ir. Siti Fatonah menjelaskan bahwa kunjungan ini merupakan bagian dari telaah nasional untuk mengukur efektivitas TPK.
“Misi kami adalah melakukan telaah terhadap peran TPK dalam program makanan bergizi gratis 3B,” katanya.
Ia menegaskan bahwa esensi MBG bukan hanya penyaluran makanan siap santap, tetapi edukasi gizi kepada keluarga.
“Yang terpenting adalah mengubah perilaku keluarga dalam menyediakan makanan bergizi di rumah. Program MBG hanya memenuhi sekitar 30% kebutuhan kalori harian,” tegasnya.
Menanggapi tingginya angka stunting di Sembalun yang merupakan sentra produksi pangan, Ir. Siti Fatonah menyoroti kurangnya konsumsi protein hewani sebagai faktor utama.
“Stunting itu bukan ditentukan hanya karena daerah produksi sayur. Pengaruh terbesar justru dari kurangnya protein hewani,” jelasnya.
Tidak ada komentar:
Posting Komentar
Terimaksih Sudah Berkunjung di Website Kami