NusraID - Pemerintah Kabupaten Lombok Timur terus memperkuat strategi pencegahan stunting setelah ditetapkan sebagai daerah dengan angka stunting tertinggi di Provinsi NTB. Tidak hanya fokus pada penanganan kasus, kini pendekatan pendampingan keluarga mulai dari calon pengantin hingga balita menjadi prioritas.
Kepala Bidang Penyuluhan dan Penggerakan DP3AKB Lombok Timur, Nurhidayati, menyampaikan bahwa saat ini terdapat 3.063 anggota Tim Pendamping Keluarga (TPK) yang telah ditempatkan di seluruh desa dan kelurahan. Setiap tim bertugas mendampingi sekitar 200 kepala keluarga, dengan ketua berasal dari unsur tenaga kesehatan.
“Satu tim terdiri dari tenaga kesehatan atau bidan, PKK, dan kader. Pendampingan bukan hanya untuk ibu hamil, ibu menyusui, dan balita, namun juga dimulai sejak calon pengantin dan pasangan usia subur,” ujarnya pada Selasa (02/12/2025).
Menurutnya, pendampingan menjadi langkah penting untuk memutus risiko stunting, terutama bagi keluarga dengan kondisi ekonomi rendah, minim akses sanitasi, atau masuk kategori miskin ekstrem. Hal itu dinilai tidak bisa hanya mengandalkan intervensi penanganan, tetapi harus dibarengi dengan edukasi sejak dini.
“Intervensi tanpa pendampingan tidak akan efektif. Keluarga harus menjadi lingkungan pertama yang memahami pola hidup sehat dan pemenuhan gizi anak sejak dalam kandungan,” tegas Nurhidayati.
Selain pendampingan, TPK juga berperan dalam distribusi program Makan Bergizi Gratis (MBG) bagi ibu menyusui, balita, dan baduta di tingkat desa. Sebagai bentuk dukungan, para pendamping memperoleh insentif sebesar Rp1.000 per porsi yang mereka salurkan yang sebelumnya hanya Rp500. Kenaikan ini dinilai sebagai bentuk kerja sama timbal balik yang menguntungkan kedua belah pihak.
“Program ini sifatnya simbiosis mutualisme. Di satu sisi mendukung percepatan penurunan stunting, dan di sisi lain membantu proses distribusi ke penerima manfaat,” tutupnya.
Melalui strategi pendampingan terintegrasi ini, Pemkab Lombok Timur berharap angka stunting dapat menurun signifikan dan kesadaran keluarga dalam menciptakan lingkungan tumbuh kembang anak yang sehat semakin meningkat.
“Satu tim terdiri dari tenaga kesehatan atau bidan, PKK, dan kader. Pendampingan bukan hanya untuk ibu hamil, ibu menyusui, dan balita, namun juga dimulai sejak calon pengantin dan pasangan usia subur,” ujarnya pada Selasa (02/12/2025).
Menurutnya, pendampingan menjadi langkah penting untuk memutus risiko stunting, terutama bagi keluarga dengan kondisi ekonomi rendah, minim akses sanitasi, atau masuk kategori miskin ekstrem. Hal itu dinilai tidak bisa hanya mengandalkan intervensi penanganan, tetapi harus dibarengi dengan edukasi sejak dini.
“Intervensi tanpa pendampingan tidak akan efektif. Keluarga harus menjadi lingkungan pertama yang memahami pola hidup sehat dan pemenuhan gizi anak sejak dalam kandungan,” tegas Nurhidayati.
Selain pendampingan, TPK juga berperan dalam distribusi program Makan Bergizi Gratis (MBG) bagi ibu menyusui, balita, dan baduta di tingkat desa. Sebagai bentuk dukungan, para pendamping memperoleh insentif sebesar Rp1.000 per porsi yang mereka salurkan yang sebelumnya hanya Rp500. Kenaikan ini dinilai sebagai bentuk kerja sama timbal balik yang menguntungkan kedua belah pihak.
“Program ini sifatnya simbiosis mutualisme. Di satu sisi mendukung percepatan penurunan stunting, dan di sisi lain membantu proses distribusi ke penerima manfaat,” tutupnya.
Melalui strategi pendampingan terintegrasi ini, Pemkab Lombok Timur berharap angka stunting dapat menurun signifikan dan kesadaran keluarga dalam menciptakan lingkungan tumbuh kembang anak yang sehat semakin meningkat.
Tidak ada komentar:
Posting Komentar
Terimaksih Sudah Berkunjung di Website Kami