Gerakan Pemuda Selatan (GPS) melakukan aksi demo didepan kantor desa Sekaroh guna mendesak Pemerintah Desa (Pemdes) Sekaroh Kejelasan program Tora, pada Kamis (07/08/2025).
Bahakan ia sayangkan program TORA yang dijadikan sebagai lahan pungutan bagi pemerintah desa kepada masyarakat setempat.
Ketua GPS, selaku Korlap Aksi Sarvin Aziza mengatakan ia bersama masyarakat
mendesak kepala desa Sekaroh untuk bersikap transparan dan bertanggung jawab terkait penggunaan dana desa serta dugaan pungutan liar (pungli) dalam program Tanah Objek Reforma Agraria (TORA).
"Kami mendesak Kepala desa agar teransparan dalam pengunaan dana desa program TORA,"Ucapnya dalam trikan orasinya
Sementara itu, Abenk sapaan akrapnya, menyuarakan kekecewaan masyarakat terkait ketidakjelasan program TORA tersebut.
Bahkan, Ia menduga pihak desa, termasuk para kepala wilayah (kawil), telah melakukan pungli dengan meminta uang kepada warga.
"Jumlah pungli tersebut bervariasi, dari Rp 350 ribu hingga Rp 6 juta per orang, dengan janji akan membebaskan lahan yang masuk kawasan hutan,"katanya
Kata Abeng, masyarakat merasa kecewa dan sakit hati oleh tindakan tersebut, sehingga Lembaga GPS mendesak pemerintah desa dan semua pihak yang diduga terlibat dalam pungli ini untuk bertanggung jawab.
“Kalau tidak direspons, kami GPS akan mengambil tindakan dengan membawa kasus ini ke ranah hukum,” ancamnya.
Ketika dimintai kejelasan katanya, Kades Sekaroh, Mansur, hanya memberikan jawaban yang dinilai “mengambang” oleh massa aksi.
"jawaban tersebut belum memberikan solusi pasti dan tidak mampu meredam kekecewaan masyarakat yang menuntut kejelasan penggunaan uang yang hasil pungli dan kepala desa yang diduga melakukan pungutan terhadap masyarakat berdasarkan perdes tahun 2023,"Pungkasnya
Program tora yg ada didesa sekaroh memang masih dlm proses akhir,jangan kita mengambil kesempatan dgn tujuan-tujuan tertentu membubarkan program tsb,,seharusnya lembaga GPS lebih cermat dan hati-hati.,
BalasHapus