Desa Berdaya NTB: Harapan dan Ujian Pengentasan Kemiskinan

 

Oleh : Hamzani khairul Ihsan, S.Sos (Pendamping Desa Berdaya)

_"Arah pembangunan Indonesia ke depan tidak lagi bertumpu pada pendekatan top-down, melainkan harus dimulai dari desa sebagai fondasi utama pembangunan nasional."_Penulis mencoba mengutip pernyataan yang dilontarkan oleh Gubernur NTB, Lalu Muhammad Iqbal, saat kegiatan Jambore Persatuan Anggota Badan Permusyawaratan Desa Seluruh Indonesia (PABPDSI) Provinsi NTB akhir tahun lalu. Pernyataan tersebut sesungguhnya bukan sekadar slogan pembangunan, melainkan kritik terhadap cara lama dalam mengatasi kemiskinan.

Kemiskinan adalah persoalan yang kompleks. Ia bukan hanya tentang rendahnya pendapatan, tetapi juga kurangnya keterampilan, terbatasnya akses terhadap layanan sosial, serta minimnya akses terhadap pasar. Bahkan, rantai kemiskinan sering kali diwariskan kepada anak cucu dari satu generasi ke generasi berikutnya.

Kemiskinan di Nusa Tenggara Barat bukan hanya soal angka statistik yang setiap tahun diumumkan. Kemiskinan adalah persoalan serius yang menyangkut hajat hidup ribuan keluarga yang masih bergulat dengan keterbatasan akses pendidikan, modal usaha, pekerjaan, hingga layanan perlindungan sosial (perlinsos) yang layak. Kemiskinan tidak berdiri sendiri. Ia melahirkan pengangguran, rendahnya aksesibilitas, rendahnya produktivitas, dan berbagai persoalan sosial lainnya.

Kira-kira pertanyaan sederhana yang mendasar adalah: mengapa kemiskinan masih bertahan meskipun berbagai program bantuan sosial (bansos) telah banyak digelontorkan oleh pemerintah dan berjalan selama bertahun-tahun?

Jawabannya mungkin tidak nyaman untuk didengar. Selama ini, banyak program lebih fokus mengobati gejala daripada menyelesaikan akar masalah. Bantuan yang bersifat konsumtif hanya mampu menopang kebutuhan sehari-hari penerima manfaat, tetapi belum tentu mampu mengubah kondisi hidup mereka secara berkelanjutan. Bantuan diberikan, data dilaporkan, anggaran disalurkan, lalu data diperbarui. Ketika program berakhir, tidak sedikit penerima manfaat yang kembali pada kondisi awal kehidupannya.

Di tengah banyaknya program pengentasan kemiskinan yang saling tumpang tindih, seorang mantan Duta Besar Republik Indonesia untuk Republik Turki kembali ke tanah kelahirannya, Nusa Tenggara Barat. 

Sebagai gubernur, Lalu Muhammad Iqbal hadir membawa gagasan-gagasan besar yang diharapkan mampu memberikan dampak nyata bagi masyarakat NTB. 

Selama bertahun-tahun, pembangunan sering dipahami dimulai dari kawasan perkotaan dengan harapan manfaatnya akan menetes ke desa-desa (top-down). Pembangunan fisik menjadi prioritas utama, tetapi tingkat kemiskinan di desa masih tergolong tinggi. Fenomena ini menjadi pekerjaan rumah yang belum sepenuhnya mampu diselesaikan.

Pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Barat di bawah kepemimpinan Lalu Muhammad Iqbal menghadirkan cara pandang yang berbeda, yaitu bahwa pembangunan seharusnya dimulai dari desa karena desa merupakan fondasi utama kesejahteraan masyarakat.

Desa Berdaya Lahir Bukan Tanpa Alasan

Di balik geliat pembangunan dan pertumbuhan ekonomi daerah yang kerap mendapatkan pujian, masih tersimpan wajah sedih NTB yang tidak selalu terlihat. Wajah keluarga yang hidup dalam keterbatasan, serta masyarakat desa yang masih berjuang memenuhi kebutuhan dasarnya. Maka, Desa Berdaya lahir untuk mengambil jalan yang berbeda.

Desa Berdaya tampaknya memahami persoalan kemiskinan secara lebih mendasar. Program ini mencoba mengubah paradigma dari charity menuju empowerment. Artinya, desa tidak lagi hanya menjadi penerima manfaat dari berbagai program pembangunan, melainkan ditempatkan sebagai subjek utama yang berperan aktif menentukan arah perubahan dan pembangunan di wilayahnya sendiri. Desa menjadi pusat dari proses pembangunan karena persoalan kemiskinan sesungguhnya lahir dari realitas yang dihadapi masyarakat setiap hari.

Sebab, kemiskinan tidak dapat diselesaikan hanya dengan bantuan sosial. Ia membutuhkan proses pemberdayaan, pendampingan, dan penguatan kapasitas masyarakat yang dilakukan secara berkelanjutan.

Desa Berdaya Diuji oleh Keindahan Konsepnya

Tidak jauh berbeda dengan program-program lainnya, setiap program pasti memiliki ujian. Sejarah pembangunan di Indonesia mengajarkan bahwa sebuah gagasan yang baik belum tentu menghasilkan dampak yang baik.

Banyak program gagal bukan karena gagasannya kurang hebat, melainkan karena konsep dan implementasinya belum berjalan sebagaimana yang diharapkan.

Akankah Desa Berdaya mampu mengeluarkan penerima manfaat dari zona kemiskinan?

Akankah pendamping Desa Berdaya mampu hadir sebagai bagian dari solusi?

Akankah kolaborasi dengan berbagai pemangku kepentingan benar-benar terwujud atau hanya berhenti dalam dokumen perencanaan?

Pertanyaan-pertanyaan tersebut penting karena keberhasilan Desa Berdaya tidak dapat diukur dari banyaknya proses atau tahapan yang telah dilalui, melainkan dari seberapa banyak penerima manfaat yang berhasil diputus dari rantai kemiskinan.

Desa Berdaya Dibangun atas Empat Nilai Utama

Desa Berdaya bukan sekadar program teknokratis. Program ini dibangun di atas empat nilai utama yang menjadi fondasi transformasi sosial dan ekonomi di NTB.

Pertama, kemandirian, yaitu menjadikan masyarakat sebagai subjek pembangunan, bukan sekadar objek penerima kebijakan.

Kedua, kolaborasi, yakni menghadirkan sinergi antara pemerintah, dunia usaha, perguruan tinggi, komunitas, dan masyarakat desa.

Ketiga, keberlanjutan, yaitu memastikan pembangunan tidak berhenti pada proyek tahunan, tetapi menghasilkan perubahan jangka panjang.

Keempat, keadilan sosial, yaitu memberikan kesempatan yang setara bagi setiap warga untuk berkembang tanpa memandang latar belakang ekonomi maupun wilayah tempat tinggalnya.

Keempat prinsip ini menjadi penting karena kemiskinan merupakan persoalan multidimensi yang tidak mungkin diselesaikan oleh pemerintah sendirian.

Tulisan ini mencoba menatap Program Desa Berdaya NTB secara kritis dan mendalam, tidak hanya sebagai program unggulan pemerintah daerah, melainkan sebagai sebuah strategi yang akan menentukan wajah NTB dalam beberapa tahun ke depan. Jika berhasil, Program Desa Berdaya dapat menjadi model pembangunan berbasis desa yang layak dicontoh secara nasional.