Kelangkaan LPG subsidi di Lombok Timur picu keresahan, PMII desak pencopotan kadis Perindag

NusraID - Dalam beberapa hari terakhir, masyarakat di wilayah selatan Jerowaru hingga kawasan pegunungan Sembalun dihadapkan pada krisis kelangkaan gas LPG bersubsidi.


Kondisi ini memicu keresahan luas, terutama di kalangan ibu rumah tangga yang harus berjuang mencari tabung gas demi memenuhi kebutuhan memasak sehari-hari.


Sejumlah warga dilaporkan harus berkeliling dari satu tempat ke tempat lain sambil menenteng tabung gas dalam kondisi cemas.


Bahkan, tidak sedikit yang terpaksa membeli LPG dengan harga di atas Harga Eceran Tertinggi (HET) demi memastikan dapur tetap mengepul.


Namun di tengah situasi tersebut, pernyataan Bupati Lombok Timur yang menyebut kondisi daerah masih baik-baik saja menuai kritik. Pernyataan tersebut dinilai tidak mencerminkan realitas di lapangan.


Wakil Ketua II Pergerakan Mahasiswa Islam Indonesia (PMII) Cabang Lombok Timur, Ikhwan, mengecam keras sikap tersebut. Ia menegaskan bahwa seorang kepala daerah seharusnya menyampaikan kondisi berdasarkan fakta nyata, bukan sekadar laporan sepihak.


"Seharusnya Bupati turun langsung ke masyarakat agar mengetahui kondisi riil sebelum memberikan pernyataan ke publik," ucapnya Rabu (1/4/2026)


Ikhwan juga menilai adanya kemungkinan informasi yang diterima Bupati tidak utuh. Menurutnya, terdapat indikasi bahwa hanya laporan positif yang disampaikan, sementara kondisi krisis yang dialami masyarakat tidak terungkap secara jujur.


Di sisi lain, kritik juga diarahkan kepada Kepala Dinas Perindustrian dan Perdagangan (Kadis Perindag) Lombok Timur yang dinilai tidak hadir di tengah polemik. Padahal, dinas tersebut memiliki kewenangan utama dalam menangani distribusi dan ketersediaan LPG bersubsidi.


"Ketidakhadiran Kadis Perindag menunjukkan lemahnya tanggung jawab dan ketidakmampuan dalam menjalankan tugas," tegas Ikhwan.


Atas kondisi tersebut, PMII Cabang Lombok Timur secara tegas menyatakan tuntutannya untuk mendesak Bupati Lombok Timur untuk segera mencopot Kepala Dinas Perindustrian dan Perdagangan.


PMII juga memperingatkan, apabila tuntutan tersebut tidak direspons, mereka akan menggelar aksi demonstrasi besar sebagai bentuk protes terhadap pemerintah daerah yang dinilai tidak peka terhadap penderitaan masyarakat.