NusraID - Pasca putusan Mahkamah Agung (MA) yang membatalkan suket ijazah Wakil Presiden, Gibran Rakaguming Raka, suhu politik elit semakin panas. Sejumlah kalangan menuntut untuk mundur.
Selain desakan tokoh, setidaknya 50 fraksi di Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) juga sepakat mengajukan Hak Mengajukan Pendapat (HMP) prihal berbagai aspirasi dari rakyat tersebut.
Terbaru, Gibran, secara pribadi menemui Presiden Prabowo Subianto. Kepastian pertemuan selama 2,5 jam itu di amani lansung oleh Mensesneg Prasetyo Hadi saat konferensi pers di istana.
Dalam pertemuan itu Gibran, berencana mundur dari jabatannya sebagai wakil presiden. Jika jadi mundur maka secara otomatis jabatan wakil presiden kosong.
Untuk mengisi kekosongan itu, telah diatur di UUD 1945 pasal 8 ayat 2. Selanjutnya presiden mengusulkan dua nama kepada Majlis Permusyawaratan Rakyat (MPR) untuk selanjutnya dilakukan sidang.
"Dalam hal terjadi kekosongan Wakil Presiden, selambat-lambatnya dalam waktu enam puluh hari, Majelis Permusyawaratan Rakyat menyelenggarakan sidang untuk memilih Wakil Presiden dari dua calon yang diusulkan oleh Presiden," bunyi pasal 8 ayat 2 UUD 1945.
Setelah itu, MPR harus menyelenggarakan sidang untuk memilih pengganti selambat-lambatnya 60 hari sejak kekosongan itu terjadi. (red).
Tidak ada komentar:
Posting Komentar
Terimaksih Sudah Berkunjung di Website Kami