NusraID – Koalisi Pemuda Nusa Tenggara Barat (NTB) melayangkan kritik keras terhadap Pemerintah Provinsi NTB terkait lambannya respons daerah dalam menindaklanjuti instruksi Presiden Republik Indonesia (RI), Prabowo Subianto.
Dalam catatan hearing di Dinas ESDM NTB, koalisi menilai Pemprov NTB belum menunjukkan komitmen nyata dalam menertibkan tambang ilegal sekaligus membuka ruang bagi legalitas tambang rakyat melalui penerbitan Izin Pertambangan Rakyat (IPR).
Koalisi Pemuda NTB menyayangkan sikap birokrasi daerah yang terkesan tidak mengindahkan arahan Kepala Negara.
Padahal, percepatan IPR merupakan kunci untuk memberikan kepastian hukum bagi masyarakat kecil yang menggantungkan hidup pada sektor pertambangan.
"Instruksi Presiden Prabowo sudah sangat jelas: tutup tambang ilegal yang merusak, tapi berikan ruang legal bagi rakyat. Namun di lapangan, Pemprov NTB justru terlihat jalan di tempat dalam urusan IPR ini,” tegas Taupik Hidayat (Koalisi Pemuda NTB) Rabu, (4/2/2026).
Sebagai langkah konkret, dalam waktu dekat Koalisi Pemuda NTB akan melayangkan surat resmi untuk meminta hearing langsung dengan Gubernur NTB. Agenda utamanya adalah menagih kejelasan sikap dan langkah nyata Pemprov dalam mempermudah akses rakyat terhadap tambang legal.
Namun, koalisi juga memberikan peringatan keras. Jika audiensi di tingkat daerah tidak membuahkan hasil atau tetap tidak diindahkan, mereka siap membawa persoalan ini ke level nasional.
” Ini menyangkut hajat hidup orang banyak. Jika Pemprov tidak mampu mengeksekusi instruksi Presiden, jangan salahkan jika kami meminta pemerintah pusat untuk turun tangan langsung ke NTB,” tutupnya.
Tidak ada komentar:
Posting Komentar
Terimaksih Sudah Berkunjung di Website Kami